Harga Pupuk Melambung Tinggi

TEGAL -- Pemerintah Daerah dinilai gagal memberikan perlindungan kepada petani dalam masalah  kelangkaan dan melambungnya harga pupuk bersubsidi di wilayah Tegal dan Brebes dalam dua bulan terakhir. Hal ini menyusul tidak berjalannya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan penyimpangan distribusi di lapangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Suswono, usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes pada hari Minggu (01/06) kemarin. Menurut anggota DPR RI asli Tegal ini, masalah kelangkaan dan tingginya harga pupuk tidak akan berlarut-larut seperti sekarang asalkan Pemerintah Daerah serius membantu petani dengan mengoptimalkan fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida.
”Harga pupuk bersubsidi yang dijual melampaui HET (harga eceran tertinggi) sudah merupakan bentuk pelanggaran. Apabila KP3 yang dibentuk Pemda bekerja optimal, seharusnya sudah ditemukan akar masalah dan pelakunya di lapangan. Kenyataannya, harga pupuk masih tetap melambung tinggi dan petani masih kesulitan mendapatkan pupuk. Artinya tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari kerja KP3 tersebut”, jelas Suswono.
Kepala Daerah Tidak Sigap
Dalam kunjungan kali ini, Suswono kembali menggali perkembangan informasi distribusi dan harga jual pupuk di lapangan. Dirinya merasa kecewa karena hampir semua pihak yang terkait dengan kelancaran dan ketepatan distribusi pupuk tidak tampak hasil kerjanya di lapangan.
”Parameter tidak berjalannya sistem yang ada sudah sangat jelas, yaitu harga yang selalu di atas HET. Petani saat ini harus merogoh Rp. 70.000 sampai Rp. 85.000/kantung. Padahal, HET yang telah disubsidi sebesar Rp. 60.000/ kantung”, ungkap Suswono.
Anggota FPKS DPR RI ini menyayangkan peran Pemerintah Daerah yang tampak tidak sigap mengatasi permasalahan tersebut. Padahal, yang terkena imbas terberat adalah kalangan petani yang notabene bagian terbesar penduduk di Kabupaten Tegal dan Brebes.
”Saya trenyuh melihat petani dan rakyat yang saya wakili terus kesusahan akibat ulah spekulan pupuk. Harusnya Bupati sebagai penanggung jawab Pemerintahan Daerah cepat tanggap memimpin KP3 agar supaya bergigi dan membongkar permainan pupuk bersubsidi ini. Namun, sampai sejauh ini saya belum melihat langkah-langkah Bupati Tegal maupun Bupati Brebes guna mengatasi masalah tersebut”, terang Suswono.
Lakukan Investigasi
Kronisnya kelangkaan dan mahalnya harga pupuk disinyalir terjadi karena berlangsungnya pelanggaran dan penyimpangan di lapangan secara kontinu. Salah satunya adalah adanya beberapa laporan yang menyebutkan banyak pengecer pupuk tidak resmi yang sengaja menimbun pupuk akhir-akhir ini.
Masalah tersebut hanya bisa selesai apabila aparat terkait memiliki kemauan dan komitmen untuk membongkar semua mata rantai penyebabnya. Pemerintah Daerah yang memiliki banyak sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur diharapkan keseriusannya dalam masalah ini. “Saya minta agar KP3 yang telah dibiayai negara dapat menjalankan fungsinya. Lakukan investigasi khusus terhadap pelanggaran distribusi pupuk, termasuk adanya dugaan penimbunan pupuk. Kalau semua bekerja optimal, saya yakin masalah ini dapat diatasi”, tegas Suswono.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini selanjutnya meminta agar semua pihak yang melanggar diberikan sanksi hukum yang tegas. Untuk itu, dirinya kembali minta keseriusan Kepala Daerah untuk memperhatikan nasib petani. “Kalau masalah pupuk tidak dapat diatasi karena tidak seriusnya aparat mengawasi sistem distribusi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ternyata tidak mampu melindungi nasib petani yang menjadi bagian dari rakyatnya”, pungkas Suswono.
 

Average user rating

   (0 vote)