"Suswono mengaku menerima travel cheque senilai Rp 150 juta, tahun lalu. Suswono mengaku uang itu telah dikembalikan ke KPK." (Suara Karya, 3 Mei 2008)

JAKARTA : Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sarjan Tahir, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau di Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Sekitar pukul 21.30 tadi malam, Sarjan yang diperiksa sejak pagi hari langsung ditahan KPK di Polres Jakarta Utara. 

Wakil Ketua KPK bidang Penindakan, Chandra Hamzah, membenarkan penahanan Sarjan. "Tersangka kami kenakan pasal gratifikasi, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya. Pasal itu mengancam pegawai negara atau penyelenggara negara dengan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.
Menurut Chandra, dalam kasus gratifikasi alih fungsi lahan hutan itu sudah ada enam anggota Komisi IV DPR yang mengembalikan uang yang diterimanya berkaitan pembahasan masalah itu. Empat orang langsung mengembalikannya beberapa saat setelah menerimanya, dua orang lagi masih diselidiki pengembaliannya.
Chandra menambahkan, siapa saja yang menerima hadiah seperti itu, tetapi tidak melaporkannya kepada KPK 30 hari sesudahnya, bisa dikenakan pasal menerima gratifikasi (pemberian hadiah sesuai jabatan--Red).
Penetapan status tersangka itu dibenarkan juru bicara KPK, Johan Budi SP. "Benar, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan lahan hutan bakau di Tanjung Api-api," kata Johan. Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) Syarif Hasan mengaku tidak akan melindungi anggota Fraksi PD yang diduga terlibat kasus suap alih fungsi hutan bakau di Sumatera Selatan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-api. "Kita tidak akan melakukan intervensi, bahkan akan mendukung KPK," kata Syarif didampingi Sekretaris FPD DPR Sutan Bhatoegana.
Bahkan, Syarif ungkapkan, partainya juga melakukan penyelidikan internal melalui Badan Kehormatan (BK) DPP PD.
Sekalipun mengakui Sarjan adalah Sekretaris Dewan Pembina PD, Syarif menyatakan hal itu tidak akan memengaruhi dukungan PD terhadap KPK.
Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin, saat dihubungi per telepon, minta KPK segera menindaklanjuti pengakuan sejumlah anggota DPR yang menerima uang berkait dengan pengalihan status hutan lindung Air Talang, Banyuasin, Sumatera Selatan, meskipun uang yang diterimanya sudah dikembalikan ke KPK.
Selain masing-masing anggota DPR yang menerima dana tersebut harus dievaluasi internal, Firman juga mengusulkan agar partai politik melakukan pergantian antarwaktu terhadap anggota dewan bersangkutan.
Masih menurut Firman, jika KPK tidak melakukan proses hukum terhadap mereka, akan sulit kasus ini dijadikan shock therapy bagi anggota dewan lainnya. Termasuk upaya pengungkapan kasus-kasus serupa terhadap anggota dewan yang mungkin menerima uang serupa, tetapi tidak secara terang-terangan mengakuinya.
Kamis kemarin, KPK juga meminta keterangan anggota Komisi IV DPR, Iman Syuja, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sebagai saksi untuk kasus itu. Mereka mengaku mendapat sejumlah uang berkaitan alih fungsi hutan lindung di Bintan dan hutan bakau di Tanjung Api-api. Tetapi, mereka mengembalikan uang itu.
Namun, baik Imam maupun Tamsil mengaku tidak tahu identitas orang yang menyerahkan uang itu. "Saya lupa orangnya. Saya juga lupa jumlahnya, tapi saya punya catatannya. Waktu itu dikembalikan ke fraksi," kata Tamsil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Suswono, anggota Komisi IV Imam Sudja, dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mufid Buysairi juga mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak-pihak tertentu terkait dengan pengalihan status hutan lindung Air Talang, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Jumlah uang yang diterima ketiga anggota DPR itu bervariasi. Suswono mengaku menerima travel cheque senilai Rp 150 juta, tahun lalu. Suswono mengaku uang itu telah dikembalikan ke KPK. Imam Sudja mengaku menerima cek perjalanan senilai Rp 20 juta. Sedangkan Mufid Busyairi mengaku menerima cek senilai Rp 35 juta dalam amplop tertutup.
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Denny Indrayana, mendesak partai politik sebagai institusi mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, untuk mencegah terjadinya kejahatan legislasi yang dilakukan kepanjangan tangan partai di parlemen.
Dalam diskusi bertajuk 'Bubarkan KPK?' di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Senayan, Denny menyatakan, saat ini tidak ada parpol yang secara institusi menegaskan diri mendukung upaya KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. "Hanya individu-individu. Hal itu terjadi karena parpol gamang. Mereka gamang karena parpol memang episentrum korupsi di Indonesia," kata Denny. (Rully/Sugandi/Nefan Kristiono)
 

Average user rating

   (0 vote)

Display 1 of 1 comments