|
 Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk mempercepat penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang baru untuk menggantikan HPP yang berlaku saat ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Suswono di Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Senin mengatakan, dengan HPP yang berlaku saat ini mengakibatkan Perum Bulog kesulitan melakukan pengadaan beras dalam negeri karena petani lebih memilih menjual ke pengumpul.
“Keputusan untuk menaikkan HPP saat ini sebenarnya sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak,” katanya ketika mendampingi Dirut Perum Bulog melakukan temu wicara dengan petani di Kecamatan Suradadi.
Suswono mengatakan dengan kondisi saat ini maka pemerintah seharusnya menaikkan HPP gabah sebesar 10% dari yang berlaku saat ini. Berdasarkan Inpres Perberasan no 3 tahun 2007 pemerintah menetapkan HPP untuk gabah kering giling (GKP) Rp2000/kg, gabah kering giling (GKG) Rp2575/KG dan beras Rp4000/kg.
Sementara itu Dirut Perum Bulog, Mustafa Abubakar mengakui dengan HPP yang berlaku sekarang Bulog sulit mencapai target pengadaan beras dalam negeri.
Oleh karena itu pihaknya mengharapkan Inpres yang mengatur HPP gabah dan beras yang baru bisa dikeluarkan pekan ini.
“Sebenarnya Bulog menginginkan Senin (hari ini) peraturannya sudah terbit. Tapi diharapkan pekan ini bisa terbit, agar bisa diterapkan pada hari itu juga,” katanya.
Menurut dia, dengan HPP baru, Bulog lebih mudah untuk pengadaan dalam negeri sebab dengan HPP Gabah Kering Panen Rp 2.000/kg sekarang kalah bersaing dengan harga pasar.
Ia mengatakan, melihat perkembangan harga pangan terutama beras dan tuntutan petani, penyesuaian HPP harus sudah dilakukan. Perlu ada perkembangan harga yang dinamis namun tidak membebani konsumen.
“Mengenai HPP ideal akan menyesuaikan dengan inflasi, dengan memperhatikan perkembangan harga dunia. Pada akhirnya memang akan terbentuk keseimbangan harga baru untuk beras di tingkat konsumen,” katanya.
Pengaturan HPP, tambahnya, perlu secepatnya karena menyangga harga petani dan tugas pengadaan Bulog tidak terhambat.
Bulog menargetkan pengadaan beras pada 2008 mencapai 2,8 juta - 3 juta ton. Hingga 18 April 2008, pengadaan mencapai sekitar 735.000 ton beras.
Pada kesempatan itu Suswono juga minta agar Bulog mengoptimalkan fungsi komersial sehingga tidak ada alasan pengadaan rendah. Kalangan pedagang juga membeli gabah di atas HPP tapi bisa menjual beras sesuai dengan HPP.
Sementara itu Wahidin, salah satu ketua kelompok tani di Kecamatan Suradadi mengatakan, harga ideal untuk beras petani sebesar Rp4.500/kg.
“Seharusnya harga beras sama dengan harga bensin (Rp4.500),” katanya seraya menambahkan, saat ini biaya sarana produksi yang dikeluarkan petani seperti pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja mengalami kenaikan sehingga HPP saat ini tidak menguntungkan petani. (*/lin)
(Kapanlagi.com, 21 April 2008) |
(0 vote)