Ir. H. SUSWONO, MMA - Kasus Hutan Lindung Sumatera Selatan DPR Akui Terima Uang

Solusi kemiskinan dan kelaparan terletak pada dua bentuk kebijakan yakni proteksi dan subsidi. Dalam konteks kekinian kita, ada pertanyaan klasik yang layak dimunculkan tentang proteksi dan subsidi ini, yakni apakah kebijakan itu telah mencapai targetnya?. Target ”orang” yaitu subsidi memang dinikmati oleh masyarakat marjinal yang membutuhkannya. Target filosofi yaitu subsidi berhasil membantu masyarakat marjinal dan miskin tersebut keluar dari kemiskinan dan kemarjinalannya. (Suswono)

Kasus Hutan Lindung Sumatera Selatan DPR Akui Terima Uang

Friday, 02 May 2008

Published in : Artikel, Kliping Media

“Saya (Suswono-red) menerima traveler’s cheque senilai Rp 150 juta tahun lalu, Tapi sudah saya kembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” (Headline Koran Tempo, 02 Mei 2008)

JAKARTA -- Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengakui menerima dana berkaitan dengan pengalihan status hutan lindung Air Talang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Partai jangan ikut campur.

Mereka yang mengaku menerima antara lain Wakil Ketua Komisi Kehutanan dan Pertanian DPR Suswono, Imam Suja (anggota Komisi Kehutanan), dan Mufid Busyairi (Fraksi PKB). Namun, ketiganya memastikan uang tersebut telah dikembalikan ke KPK.

Suswono mengaku menerima traveler’s cheque senilai Rp 150 juta tahun lalu. “Tapi sudah saya kembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya kemarin.

Adapun Imam Suja mengaku menerima traveler’s cheque Rp 20 juta. Dia pun menyatakan sudah mengembalikannya ke KPK. “Yang terbukti menerima telah diminta KPK agar mengembalikan,” kata politikus Partai Amanat Nasional ini.

Mufid Busyairi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengaku mendapat traveler’s cheque itu dalam sebuah amplop. “Saya pikir itu surat. Setelah saya buka, ternyata cek senilai Rp 35 juta,” kata dia. Kendati cek sudah dicairkan, Mufid mengaku mengembalikannya ke KPK.

Kasus hutan lindung Air Talang ini terungkap setelah KPK mengembangkan kasus serupa di Bintan, Kepulauan Riau, yang melibatkan anggota Komisi Kehutanan, Al-Amin Nur Nasution. Komisi waktu itu menggeledah ruang Al-Amin dan beberapa anggota parlemen lainnya. KPK lalu menyita sejumlah data pengalihan status hutan lindung Talang Air seluas 1.200 hektare yang disulap menjadi pelabuhan Tanjung Siapi-api.

“Kasus ini dalam tahap penyidikan, hanya itu yang bisa kami jelaskan,” kata Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah kepada Tempo, Rabu malam lalu.

Seorang anggota Dewan mengungkapkan KPK sudah mengantongi nama-nama penerima gratifikasi. Diduga, seorang pengusaha sudah mengucurkan dana Rp 10 miliar untuk menyuap wakil rakyat. Uang itu diberikan saat anggota Dewan meninjau lokasi Air Talang tahun lalu.

Anggota Komisi Kehutanan, Ganjar Pranowo, menyangkal tudingan telah menerima uang suap. Dia juga membantah kabar menjadi negosiator dalam dugaan suap itu. Menurut dia, praktek gratifikasi tidak selalu dimotori oleh penerima.