“Saya datang ke KPK untuk memberi penjelasan sekitar proses dan prosedur alih fungsi hutan bakau tersebut. Saya lebih banyak berkaitan dengan prosedurnya,” (Kompas, 17 Juni 2008)

JAKARTA, SELASA- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR, Ir Suswono MMA, mengaku menerima uang sebesar Rp 150 juta untuk memuluskan persetujuan DPR dalam alih fungsi hutan bakau atau mangrove di Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Namun, uang tersebut sudah diserahkan ke KPK karena termasuk dalam klasifikasi gratifikasi.   

"Saya memang pernah menerima dana dalam bentuk cek sebesar Rp 150 juta. Tapi dana tersebut sudah saya serahkan ke penyidik KPK. Kedatangan saya hari ini salah satunya juga untuk mengklarifikasi masalah itu," ujar Suswono di Gedung KPK di Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/6).   

Suswono yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-api yang dilindungi negara menjadi kawasan Pelabuhan International Tanjung Api-api.   

Suswono tiba di KPK pukul 10.05, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam. Dia datang sendiri dan langsung menuju ruang penerimaan tamu di lantai dasar KPK, kemudian menuju ruang penyidikan. Sebelum masuk ke ruangan penyidikan, Suswono memberi pernyataan bahwa dia datang ke KPK sudah beberapa kali. "Saya datang ke KPK sudah beberapa kali dan hari ini sudah kesekian kalinya untuk memberi penjalasan sekitar proses dan prosedur alih fungsi hutan bakau tersebut. Saya lebih banyak berkaitan dengan prosedurnya,” ujar Suswono.

Suswono mengaku heran sebab kasus ini sudah diketahui satu setengah tahun lalu, tetapi tiba- tiba kembali mencuat.     Awal tahun ini, KPK menduga pembangunan pelabuhan ini terindikasi korupsi. Tiga pejabat pemerintah Sumatera Selatan telash dimintai keterangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Musyrif Suwardi, Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Dodi Supriadi, serta Kadis Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Sumsel Dharna Dachan.   

Dalam kasus yang sama, KPK juga sudah memeriksa Gubernur Sumsel Syahrial Oesman dan pedangdut Kristina, istri Al Amin Nasution, tersangka kasus suap alih fungsi lahan di Bintan, Kepulauan Riau. Bahkan anggota DPR dari Partai Demokrat Sarjan Tahir telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
 

Average user rating

   (0 vote)