”Sekarang menjadi prioritas kami. Sebelum masa tugas berakhir, kami berharap sudah disahkan,” (Kompas, 16 Juni 2008)

Jakarta, Kompas - Komisi IV DPR berinisiatif menyusun Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Penyusunan yang sedang dalam tahap draf akademis itu diharapkan selesai tahun 2008.

”Sekarang menjadi prioritas kami. Sebelum masa tugas berakhir, kami berharap sudah disahkan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono di Jakarta, Sabtu (14/6). Penyusunan draf akademis telah melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mulawarman, dan Institut Pertanian Bogor (IPB), menyusul kemudian masukan dari perguruan tinggi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua.

Rencananya, pada UU itu nantinya berisi ancaman sanksi penjara dalam ukuran minimal, memungkinkan pengungkapan kasus pencucian uang dalam pembalakan liar, serta mendorong pengusutan kasus hingga para cukong yang membiayai pembalakan. Selama ini, sebagian besar persidangan hanya menjerat operator di lapangan, seperti penebang kayu dan sopir truk, sedangkan cukong kayu tak tersentuh.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, lebih dari 80 persen dari semua kasus sidang pembalakan liar, para terdakwanya diputus bebas.

Direktur Jenderal Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Darori menyatakan, sejak otonomi daerah diterapkan, pembalakan liar kian tak terkendali. ”Adanya ancaman hukuman minimal sangat positif bagi upaya penegakan hukum,” ujarnya.

Average user rating

   (0 vote)