”Pak Suswono curhat ke saya. Katanya, dia sudah menjelaskan dan bersedia menjadi saksi di KPK. Tapi berita yang beredar malah terkesan menyudutkan. Mestinya KPK melakukan perlindungan terhadap saksi, ‘Kan terbongkarnya kasus ini setelah Pak Suswono menyerahkan uang sekitar Rp300 juta itu, yang diduga dari proyek TAA, yang tak jelas sumbernya,” (Sumatera Ekspress, 23 Mei 2008)

“Saya tadi dimintai keterangan sekaligus melakukan klarifikasi. Memang saya pernah menerima travel cek senilai Rp300 juta, tapi itu diberikan dalam beberapa kali. Sebelum 30 hari sesuai peraturan, agar tak masuk kategori gratifikasi, saya langsung serahkan ke KPK. Dan semuanya sudah saya serahkan ke KPK setahun lalu,” terang Suswono kepada Sumatera Ekspres di Jakarta, kemarin (22/5).

Sebelumnya, kata Suswono, dia mengembalikan uang itu karena kebijakan partai dan tak mau melanggar undang-undang. “Tapi saya baru tahu ketika diberitahu KPK bahwa uang itu ada kaitannya dengan Tanjung Api-Api, setelah persoalan ini muncul,” bebernya.

Suswono juga menerangkan, dari 52 anggota Komisi IV DPR-RI, ada 4 anggota FPKS, yakni Tamsil Linrung. Samsyu Hilal, Ummu Anwar Sanusi, dan dirinya sendiri. “Kami berempat semuanya menerima, tapi sebelum 30 hari kami terima, uang dan travel cek itu sudah kami serahkan semua ke KPK,” tambahnya.

Diceritakan Suswono, berdasarkan informasi dari KPK, munculnya kasus TAA itu berawal dari laporan masyarakat Sumsel ke KPK. “Sebenarnya proses alih fungsinya tidak ada masalah. Memang, dulu waktu tim kecil komisi IV kunjungan ke lokasi, sudah ada sedikit eksploitasi hutannya, tapi tetap lanjut,” terang dia.
Nah, terakhir baru muncul soal gratifikasi. “Ada alasan kenapa kami terima uang itu. Dulu, waktu kasus DKP di Jawa Tengah, ketika kami kunker, dibilang semua anggota dewan yang kunker itu dapat uang, pimpinan Rp2 juta dan anggota Rp1 juta, padahal saya tidak ambil. Makanya, PKS punya kebijakan, uang itu ambil dulu lalu diserahkan ke KPK sebelum 30 hari. Ini terjadi juga di TAA, makanya setahun lalu sudah kami serahkan ke KPK. Karena tadi belum selesai, pekan depan saya memberikan keterangan lanjutan,” tukasnya. Namun, Suswono tidak mengetahui siapa yang memberikan uang dan siapa saja yang menerima selain dari anggota F-PKS.
Bagaimana tanggapan Fraksi PKS di DPR? Wakil Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal meminta KPK untuk memberlakukan undang-undang perlindungan saksi. ”Pak Suswono curhat ke saya. Katanya, dia sudah menjelaskan dan bersedia menjadi saksi di KPK. Tapi berita yang beredar malah terkesan menyudutkan. Mestinya KPK melakukan perlindungan terhadap saksi, ‘Kan terbongkarnya kasus ini setelah Pak Suswono menyerahkan uang sekitar Rp300 juta itu, yang diduga dari proyek TAA, yang tak jelas sumbernya,” tukas Mustafa.
Menurut Mustafa, setelah Suswono dimintai keterangan oleh KPK, yang harus menjelaskan kepada wartawan ialah juru bicara KPK. “Itu salah satu bentuk perlindungan terhadap saksi. Gunanya, ke depan agar orang makin termotivasi untuk melaporkan kepada KPK bila ada dugaan korupsi atau gratifikasi,” cetusnya.

KPK Bikin Empat Cabang
    Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat daerah memberikan informasi terkait dugaan kasus-kasus korupsi, KPK segera membuka empat cabang baru, yakni di Surabaya, Semarang, Palembang, dan Padang.
    Hal itu disampaikan Eko S Tjiptadi, direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK saat berada di Surabaya, dan dibenarkan oleh staf Humas KPK, Arsyah. “Ya, benar rencananya begitu. Tapi untuk acara di Palembang pada 29 Mei nanti di Hotel Quality Daira untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya ramah. (05/gus)
 

Average user rating

   (0 vote)