Solusi kemiskinan dan kelaparan terletak pada dua bentuk kebijakan yakni proteksi dan subsidi. Dalam konteks kekinian kita, ada pertanyaan klasik yang layak dimunculkan tentang proteksi dan subsidi ini, yakni apakah kebijakan itu telah mencapai targetnya?. Target ”orang” yaitu subsidi memang dinikmati oleh masyarakat marjinal yang membutuhkannya. Target filosofi yaitu subsidi berhasil membantu masyarakat marjinal dan miskin tersebut keluar dari kemiskinan dan kemarjinalannya. (Suswono)
“Kalau
dilihat dari sistemnya, harusnya tanaman untuk rehabilitasi dapat
dirawat karena memang ada biaya untuk itu. Kalau kemudian puluhan
sampai ratusan hektare tanaman mati, perlu diselidiki sesuatu
dibaliknya” (11 Juni 2008)
JAKARTA -- Program rehabilitasi lahan pesisir pantai dengan tanaman mangrove di beberapa wilayah tanah air disinyalir bermasalah. Hal ini menyusul rendahnya tingkat keberhasilan tanaman di lapangan, sementara dana yang digulirkan tidak sedikit jumlahnya. Pesisir Kabupaten Indramayu Jawa Barat misalnya, puluhan ribu tanaman mangrove mati dan hanya menyisakan tonggak bambu bekas tanaman.
"Selama ini,
negara-negara yang dilanda krisis pangan hanya disuapi bantuan dana.
Sementara petani di negara-negara itu tidak pernah diberi bantuan
pelatihan guna meningkatkan produksi usaha tani mereka. Jadi, substansi
masalah sama sekali tak tersentuh. Akibatnya, negara itu terus-menerus
dibayangi krisis pangan,"(Suara Karya, 10 Juni 2008)
JAKARTA : Indonesia tidak harus menghindari ketergantungan terhadap arahan dan kebijakan organisasi internasional, khususnya Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), terkait upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
Ternyata toko tersebut
tidak mempunyai ijin dan salah satu karyawan menyebutkan, toko ini
bagian dari toko Tani Ngetop. Sehingga toko tersebut sangat melanggar
keras peraturan yang ada,”(Nirmala Post, 9 Juni 2008)
BREBES (NP)- Usai mengikuti kampanye Sukawi Sutarip di
Desa Bulakamba Kabupaten Brebes, anggota DPR RI Fraksi PKS Ir H Suswono
MMA melakukan sidak pupuk, Minggu (8/6). Sidak menemukan ratusan pupuk
yang disimpan atau ditimbun di salah satu gudang pengecer pupuk milik
H Topari di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Namun,
toko tersebut ternyata tidak mempunyai ijin resmi penjualan pupuk.
“Jika kondisi nelayan yang terjepit ini tidak segera diatasi, saya
khawatir mereka akan kehilangan kesabaran. Selama ini nelayan terkesan
terpinggirkan. Sudah tidak berpenghasilan, beban biaya hidup semakin
menghimpit” (26 Mei 2008)
JAKARTA – Sejumlah nelayan di beberapa wilayah tanah air saat ini terpaksa tidak dapat melaut akibat naiknya harga BBM. Kehidupan mereka pun terancam kolaps menyusul naiknya harga kebutuhan pokok pasca kenaikan rata-rata 28.7% harga BBM. Untuk itu, perlu ada langkah penyelamatan yang serius dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“Dari temuan ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap distribusi pupuk masih amburadul” (Radar Tegal, 8 Juni 2008)
WANASARI - Sebuah toko pertanian di Desa Sidamulya Kecamatan Wanasari Minggu (8/6) kemarin ketahuan menimbun puluhan ton pupuk. Diantaranya pupuk urea sebanyak 5 ton, ZA 30 ton, Ponskha 30 ton, SP 36 10 ton. Puluhan ton pupuk itu diduga merupakan upaya penimbunan pupuk, karena toko tersebut tanpa ada papan nama dan bukan merupakan pengecer resmi.
Kekeringan Meluas
”Untuk waktu dekat ini, metode hujan buatan lebih murah dan efisien
dibanding membiarkan petani jungkir balik mencari air tanah dengan
pompa air. Mumpung awan yang ada relatif masih cukup banyak, Pemerintah
dapat menggunakan biaya tanggap darurat untuk membuat hujan buatan.
Jangan tunggu sampai gagal panen, karena biayanya akan lebih tinggi”,
JAKARTA -- Kekeringan yang semakin meluas di sejumlah wilayah tanah air membuat sebagian besar petani terancam gagal panen. Untuk itu, Pemerintah diminta segera mengambil langkah antisipatif yang cepat dengan cara membuat hujan buatan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban petani sekaligus meminimalisir dampak terhadap produksi padi dalam negeri.
TEGAL -- Pemerintah Daerah dinilai gagal memberikan perlindungan kepada petani dalam masalah kelangkaan dan melambungnya harga pupuk bersubsidi di wilayah Tegal dan Brebes dalam dua bulan terakhir. Hal ini menyusul tidak berjalannya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) yang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan penyimpangan distribusi di lapangan.
