Jakarta - Kasus dugaan suap alih fungsi hutan di Bintan dan Tanjung Api-api yang menimpa anggota DPR Komisi IV membuat anggota keluarga gelisah. Namun keluarga Wakil Ketua Komisi IV Suswono tenang-tenang saja.

"KPK harus Menyelidiki Secara Tuntas Masalah Ini" (Media Indonesia, 28 April 2008)

Tertangkapnya anggota Komisi IV DPR RI dari F-PPP Al-Amin Nasution oleh KPK mengejutkan banyak pihak. Apalagi. Amin disebut-sebut tertangkap ketika sedang melakukan transaksi suap-menyuap dengan Sekretaris Daerah Bintan terkait keputusan Komisi IV dan pemerintah yang menyetujui dilakukannya alih fungsi hutan lindung di Bintan menjadi kawasan perkantoran pemerintahan Bintan dan tempat wisata.

"Pengeledahan KPK di ruang kerja Amin Nasution mungkin sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan. Jadi terserah KPK," (Jurnal Nasional, 27 April 2008)

WAKIL Ketua Komisi IV Bidang Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat Suswono mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggeledah ruang kerja Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV yang jadi tersangka korupsi kasus alih fungsi hutan lindung di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

"kelangkaan akibat ulah nakal distributor" (Kompas, 25 April 2008)

TEGAL, JUMAT-Memasuki musim tanam, pupuk urea sulit diperoleh di wilayah Tegal dan Brebes. Selain harus menunggu hingga beberapa hari, petani juga tidak dapat menikmati harga eceran tertinggi (HET). Diduga hal itu akibat ulah nakal sejumlah distributor, seta munculnya sejumlah pengecer tidak resmi.

”Kalau seperti ini, kesannya hanya memuaskan pelaksana proyek. Sementara kemanfaatannya bagi nelayan tidak ada. Ini harus ditelusuri kesalahannya,” (Suara Merdeka, 25 April 2008)

SLAWI- Proyek pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) Suradadi menjadi Pusat Pendaratan Perikanan (PPP) dinilai mangkrak. Sebab, bangunannya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ir Suswono MMA melalui siaran persnya yang disampaikan kepada Suara Merdeka, kemarin.

''Hal-hal seperti itu sudah tidak bisa ditoleransi. Usut tuntas penyelewengan yang terjadi. Termasuk pungutan-pungutan yang dibebankan kepada petani,'' (Radar Tegal, 25 April 2008)

DUKUHWARU - Bantuan benih padi gratis bagi petani ternyata tak berkualitas. Akibatnya, produksi padi petani malah menurun. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengusut tuntas penyelewengan ini.