|
"Kalau ada anggaran kan bisa bikin program semacam PUAP," (Koran Tempo, 24 Juni 2008)
JAKARTA -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui besaran pagu indikatif Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) 2009 menjadi Rp 6 triliun. Pagu ini lebih besar dua kali lipat ketimbang yang diajukan DKP sebesar Rp 3,269 triliun.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Suswono, mengatakan pagu baru ini memungkinkan DKP membuat program seperti Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) di Departemen Pertanian. Sebab, dari sekitar 42 ribu desa, 9.000 di antaranya berada di kawasan pesisir. "Kalau ada anggaran kan bisa bikin program semacam PUAP," kata dia dalam rapat bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi kemarin.
Selain itu, dana dalam pagu ini dapat digunakan untuk mendorong langkah pemerintah meminimalisasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.Ketua Komisi IV Arifin Junaidi dan sejumlah anggota lainnya sempat mengkritik kecilnya anggaran yang diajukan DKP, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kinerja departemen ini. Selain terlalu kecil, menurut Masduki Baidlowi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, banyaknya program prioritas dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan dan tidak menyentuh permasalahan dasar nelayan.
"Dengan anggaran sebesar itu, bagaimana bisa mengamankan luas lautan dari pencurian ikan?" katanya. Dengan tingkat kerugian akibat pencurian ikan Rp 30 miliar per tahun, ia melanjutkan, sangat layak bila DKP mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan pencurian ikan.
|
|
|